Letter of Credit (LC) dalam UCP 600

Commercial letter of credit merupakan ’nyawa’ dari system perdagangan internasional dan telah lebih dari 70 tahun ICC (international chamber of commerce) menetapkan aturan yang mengatur tentang letter of credit di seluruh dunia.

ICC adalah organisasi bisnis dunia, suatu badan yang mempunyai otoritas untuk berbicara atas nama perusahaan- perusahaan dari semua sektor dalam setiap bagian di dunia.

Dibentuk pada tahun 1919, saat ini ICC mempunyai ribuan anggota perusahaan dan asosiasi dari lebih 130 negara. ICC adalah lembaga yang memfasilitasi berbagai standard dan peraturan menyangkut trade and commerce. Sebagai kamar dagang dan industri internasional, ICC beroperasi melalui national committees di 91 negara dan direct members di 33 negara.

Menyangkut bidang hukum, ICC membawahi International Courts of Arbitration dan Institue of World Business Law. Salah satu produk ICC yang sejak lama digunakan perbankan dunia adalah UCP 500 (Uniforms Custom & Practice for Documentary Credits).

Digunakan oleh para praktisi letter of credit di seluruh dunia, UCP adalah sebuah aturan perdagangan yang dikembangkan dengan sangat sukses. Diterbitkan pertama kali di tahun 1933 ketika ICC harus mengatasi konflik hukum pada letter of credit dalam negara-negara yang berbeda, menciptakan serangkaian aturan guna penyeragaman di lapangan.

Sekarang sudah terbentuk dengan kuat, UCP adalah merupakan aturan dasar dari transaksi perdagangan bernilai miliaran US dollar setiap tahunnya.

Saat ini aturan yang sedang berlaku adalah UCP 500 yang disetujui tahun 1993. Dalam 3 tahun terakhir pembahasan draft perubahannya dilakukan dan akhirnya pada tanggal 25 Oktober 2006 di Paris, dengan hasil mutlak voting 91 banding 0 (nol), ICC Banking Commission menyetujui perubahan aturan untuk documentary credits yang akan diberlakukan mulai 1 Juli 2007.

Pasal-pasal yang mengatur keperluan dokumen pengangkutan telah disusun ulang untuk mencegah kebingungan  tentang identifikasi dari pengangkut dan agen. Dalam hal ini, UCP 600 mengikuti rekomendasi dari ICC Banking Commission dalam ICC Publication no.645 (International Standard banking Practice – ISBP – for the Examination of Documents under Documentary Credits) yang menyebutkan bahwa:

Jika seorang agen menanda-tangani sebuah dokumen pengangkutan ( Bill of Lading, dokumen pengangkutan multimodal, dokumen pengangkutan udara) atas nama suatu pengangkut, agen harus dikenali sebagai agen, dan harus mengidentifikasi pengangkut yang tanda tangannya diatas namakan, kecuali jika pengangkut telah diidentifikasikan di halaman depan dari dokumen pengangkutan (Bill of Lading, dokumen pengangkutan multimodal, dokumen pengangkutan udara).

Jika seorang agen menanda-tangani bill of lading  atau dokumen pengangkutan multimodal atas nama Nakhoda, agen harus diidentifikasi sebagai agen dan nama dari Nakhoda yang tanda tangannya diatas-namakan harus dituliskan.

Acuan untuk operator pengangkutan multimodal telah dijatuhkan dan pasal 30 UCP 500  “Transport Documents issued by Freight Forwarders” dihapus sehingga untuk pedagang yang sedang deal pada persyaratan L/C bahwa  freight forwarder boleh menerbitkan dokumen pengangkutan hanya sebagai pengangkut (NVOCC) atau sebagai agen dari pengangkut.Ini men jelaskan ketentuan dari Pasal14 (l) UCP 600 yang menyebutkan bahwa:

Suatu dokumen pengangkutan mungkin diterbitkan oleh pihak selain dari pemilik kapal atau pengangkutan lainnya dengan ketentuan bahwa dokumen pengangkutan sesuai dengan persyaratan dari UCP 600 untuk dokumen pengangkutan multimodal, bill of lading, sea waybill, dokumen pengangkutan udara, dokumen pengangkutan darat, dokumen pengangkutan kereta api atau dokumen pengangkutan antar pulau / perairan dalam.

Karenanya, penghapusan pasal 30 UCP 500 dari UCP yang baru tidak akan mempengaruhi penggunaan documentary credits dengan dokumen yang diterbitkan oleh forwarders sepanjang dokumen tersebut mematuhi persyaratan UCP untuk isi dan tandatangan. ( FIATA mencemaskan penghapusan pasal ini akan menempatkan kembali kebingungan dan ketidak-pastian yang ada di antara bank ketika ditunjukkan forwarder bill of lading).

Alasan dari perubahan ini adalah untuk menghindari permasalahan yang diciptakan oleh freight forwarder yang mengeluarkan cargo delivery order dalam bentuk  Multimodal Transport Bills of Lading. Dokumen seperti itu secara umum dikenal sebagai ” House Bills of Lading” yang diterbitkan oleh freight forwarders tidak sebagai  contracting carrier tetapi sebagai agen ganda, di satu pihak untuk pengangkut, di pihak lain untuk shipper. H/BL tidak dikenal sebagai document of title, jadi penggunaannya sangat jarang bagi pemegang yang dibayar dengan documentary credits. Penghapusan pasal 30 UCP 500 tidak akan mempengaruhi penggunaan NVOCC Bills of Lading atau FIATA Bills of Lading, karena dokumen ini diterbitkan oleh forwarders “as carries” .

Ini juga tidak akan berpengaruh pada penggunaan dokumen FIATA FCR dan FCT karena ini tidak dipertimbangkan sebagai dokumen pengangkutan. Ini mengacu pada dua publikasi ICC :

– ICC Publication No.596 “More Queries and Responses on Documentary Credits – Opinions of the ICC Banking Commission 1997″, yang menyebutkan bahwa :

“ FCR bukanlah suatu dokumen pengangkutan dan sebab itu tidak tercakup dalam ketentuan dari ….. pasal 30 yang meliputi dokumen pengangkutan yang diterbitkan oleh freight forwarders. Dalam suatu Credit yang memerlukan presentasi dari suatu FCR, adalah tanggung jawab dari issuing bank untuk memberi perintah yang tepat menyangkut isi dan penyelesaian ; jika tidak dokumen akan diperiksa sesuai dengan pasal 21.”

– ICC Publication No.645 (ISBP) paragraph 20 :

” Beberapa dokumen yang biasanya digunakan sehubungan dengan pengangkutan barang-barang, seperti. … Forwarder’s Certificate of Receipt,  …Forwarder’s Certificate of Transport  … tidak mencerminkan suatu kontrak pengangkutan dan bukanlah dokumen pengangkutan seperti yang dirumuskan dalam UCP pasal 23 sampai 29. … Oleh karena itu, dokumen ini akan diuji dalam cara yang sama sebagai dokumen lain dimana tidak ada ketentuan yang spesifik di UCP, seperti UCP pasal 21.”

 

UCP 500 pasal 21 menetapkan bahwa:

” Jika dokumen-dokumen selain dokumen pengangkutan, dokumen asuransi dan commercial invoice diminta, Credit harus menetapkan oleh siapa dokumen-dokumen itu harus diterbitkan dan menetapkan susunan kata-kata atau isi data yang dicantumkan. Jika Credit tidak menetapkan demikian, bank akan menerima dokumen-dokumen tersebut sebagaimana adanya, asalkan isi data yang dicantumkan di dalamnya konsisten dengan dokumen-dokumen lainnya yang disampaikan.”

 

Ketentuan ini telah di-draft ulang dalam bentuk lain dalam pasal 14(f) UCP 600 tetapi isinya tetap sama.

UCP 600 mengenal praktek dalam perusahaan pelayaran untuk menggunakan satu format B/L bagi port-to-port shipment dan multimodal shipment dengan menghapuskan persyaratan dari UCP 500 bahwa B/L dengan judul ” Marine / Ocean Bill of Lading ” untuk port-to-port shipment atau ” Multimodal Transport Bill of Lading” untuk multimodal shipment. Perubahan ini menghindarkan kesalah pahaman yang muncul dari kombinasi dalam satu dokumen tentang persyaratan pengangkutan yang berbeda, yakni persyaratan untuk pengangkutan laut dengan persyaratan untuk pengangkutan multimodal.

Perubahan juga telah dibuat untuk persyaratan Charter Party Bill dimana tidak lagi dibutuhkan indikasi nama pengangkut dan untuk release dari pencarter dapat juga ditandatangani oleh 

” pencarter atau agen untuk atau atas nama pencarter.” Dalam Charter Party Bill of Lading, pelabuhan bongkar juga bisa ditunjukkan sebagai wilayah dari suatu pelabuhan atau suatu geographical area.  Ini adalah perubahan yang lain yang mengikuti rekomendasi ICC Publication No.645 ( ISBP) yang menyatakan bahwa:

” Jika Credit menyatakan suatu geographical area atau wilayah dari pelabuhan bongkar (misalnya European Port) charter party B/L boleh menunjukkan geographical area atau wilayah suatu pelabuhan sebagai pelabuhan bongkar. ”

Ketetapan baru ini mengingatkan suatu praktek yang diadopsi oleh perusahaan pelayaran merespon kebutuhan perdagangan minyak untuk kebebasan dalam memutuskan tujuan terakhir dari muatan minyak. Untuk menaikkan hubungan perdagangan dan memperluas kemungkinan harga arbitrase dari perdagangan minyak, voyage charter party untuk kapal tanker memberi pencarter (penjualan CIF) pilihan untuk mengubah rute kapal sementara dalam perjalanan ke  pelabuhan manapun yang diposisikan dalam daerah geographical yang ditentukan dalam  kontrak charter party, seperti Mediterranean atau North western Europe, atau ke pelabuhan-pelabuhan alternatif yang manapun yang dicantumkan dalam kontrak charter party seperti, ” ARA ports”: Amsterdam, Rotterdam dan Antwerp.

Informasi yang sama kemudian dimasukkan dalam Bills of Lading untuk menghindari kebutuhan  suatu Letter of Indemnity dari pengangkut dan resiko penolakan Bills of Lading oleh bank pembayar untuk menunjukkan suatu pelabuhan yang berbeda dengan yang dinyatakan pada dokumen yang lain, misalnya faktur perdagangan (commercial invoice).

Penerimaan terhadap Charter Party Bills of Lading menandakan pelabuhan bongkar alternatif  akan bermanfaat bagi mereka yang terlibat dalam rantai perdagangan saat berhadapan dengan persyaratan L/C ketika tidak dibutuhkan lagi perubahan untuk L/C.

Ketetapan lain dimana sebelumnya dinyatakan dalam ICC Publication No.645 ( ISBP) bahwa  Bills of Lading tidak lagi membutuhkan klausul ”clean” untuk mematuhi kredit documentary credits yang memerlukan ” Clean on board Bills of Lading”.

 

Diharapkan perubahan-perubahan dalam UCP 500 menjadi UCP 600 memberikan manfaat bagi forwarders dan carriers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: